Jumat, 25 November 2011

KAMPUNG MUARA TAE

TUNTUTAN DAN SIARAN PERS :
“HENTIKAN PERAMPASAN LAHAN MILIK WARGA KAMPUNG MUARA TAE !!”

Sejak belasan tahun lalu, Muara Tae yaitu sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terdesak dan terancam oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit danpertambangan batu bara dari beberapa perusahaan seperti PT Gunung Bayan Pratama Coal dan PT.London Sumatera Tbk.

Baru-baru ini, satu lagi perusahaan perkebunan sawit yaitu PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (PT.MWJP) telah membuat resah warga Kampung Muara Tae. Pasalnya PT.MWJP telah melakukan perampasan atas lahan-lahan yang selama ini digarap oleh warga kampung Muara Tae secara turun-temurun. Oleh Warga Kampung Muara Tae lahan tersebut dianggap sebagai lahan adat dengan batas-batas alam, lahan adat itu pula yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi warga Kampong Muara Tae.

Perampasan lahan tersebut dilakukan oleh PT.MWJP dengan alasan telahterjadi proses jual-beli lahan seluas 638 hektar antara PT.MWJP dengan oknum Warga Kampung Ponak (Kampung sebelah Kampung Muara tae) yang pada faktanya tidak ada sangkut-pautnya dengan lahan yang dijual. Sehingga muncul dugaan bahwa oknum Warga Kampung Ponaq hanya diamanfaatkan oleh PT.MWJP agar mempermudah perolehan lahan. Hal inilah yang menjadi penyebab rusaknya kerukunan antar warga sebagai suku dayak yang saat ini saling bersitegang, warga telah diadu-domba oleh PT.MWJP.

Hingga saat ini PT.MWJP masih melakukan aktifitas pembuatan jalan perkebunan dengan menggunakan alat-alat berat yang telah menghancurkan lahan-lahan warga Kampung Muara tae. Untuk itu warga kampung Muara Tae melakukan penolakan atas kehadiran PT.MWJP serta aktifitas-aktifitasnya dilapangan. Namun demikian, atas sikap penolakannya tersebut warga kampung Muara Tae kerap mendapatkan bentuk-bentuk ancaman baik dari pihak warga penjual lahan, aparat hukum maupun dari pihak PT.MUNTE WANIQ JAYA PERKASA.

Atas dasar persoalan tersebut, kami warga kampung Muara Tae dan Solidaritas menuntut :
  1. Cabut segala bentuk periijinan yang diberikan kepada PT. Munt Waniq Jaya Perkasa;
  2. Hentikan segala aktifitas PT.Munti Waniq Jaya Perkasa di lapangan sampai dengan adanya penyelesaian konflik dan PT. Munti Waniq Jaya;
  3. Perkasa harus bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi di atas tanah adat kami;
  4. Hentikan segala bentuk ancaman-ancaman dan berikan perlindungan terhadap warga Kampung Muara Tae;
  5. Mengakui dan menetapkan batas wilayah adat Muara Tae yang telah dipakai secara turun temurun.

LEMBAGA PENDUKUNG GERAKAN WARGA MUARA TAE DALAM MENCARI SOLUSI DAN
KEADILAN TERHADAP PENYEROBOTAN WILAYAH ADAT
  1. Sarekat Hijau Kaltim
  2. Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Samarinda
  3. Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Samarinda
  4. Naladwipa Institute
  5. Pokja 30
  6. Jatam Kaltim
  7. Forum Pelangi
  8. IMAPA Kaltim
  9. MAPACA MAHAMERU
  10. Telapak
  11. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Samarinda, 21 Nopember 2011

Senin, 21 November 2011

Community Logging Sebuah Idiologi dalam Pengelolaan Hutan




Gerakan Community Logging
Munculnya inisiatif community logging tidak bisa lepas dari sejarah panjang perjalanan Telapak dalam memerangi praktik-praktik illegal logging, melalui kampanye dan advokasi yang telah dimulai sejak tahun 1996 sampai sekarang. Selama ini sudah banyak catatan sukses yang mengikuti perjalanan Telapak, dimulai dengan adanya operasi hutan lestari, lahirnya kebijakan-kebijakan di tingkat kementerian sampai dengan instruksi presiden[1], sampai dengan lahirnya perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral[2] yang semuanya mengarah untuk mempercepat pemberantasan praktik-praktik illegal logging dan penyeludupan kayu-kayu ilegal dari Indonesia.

Perjalanan ini pulalah yang membawa Telapak dalam menemukan permasalahan mendasar dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Belum adanya jaminan terhadap kepastian kepemilikan lahan (land tenurial rights) menjadi faktor utama yang sering diwarnai oleh konflik tenurial terkait perebutan hak kepemilikan dan pengelolaan atas lahan serta ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.  Dampak nyata yang terjadi adalah pemiskinan struktural karena tidak adanya pengakuan atas hak kepemilikan dan minimnya akses masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber penghidupan mereka[3].

Gerakan community logging memaknai akan terjadinya perubahan mendasar dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sebuah solusi yang ditawarkan untuk menghentikan maraknya praktik-praktik penebangan yang merusak dan tidak terkontrol, dengan mengarusutamakan masyarakat lokal dan adat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan lestari.

“Community Logging” adalah sebuah sistem pengelolaan hutan dimana pengelolaan kayu, hasil hutan non kayu, dan jasa lingkungan dilakukan “secara lestari dan berbasis masyarakat”. Community Logging juga merupakan “inisiatif solusi (jawaban perbaikan)” atas pengelolaan
hutan dan sumberdaya hutan yang “tidak adil secara ekologis dan sosial” dalam bentuk “pengelolaan sumberdaya hutan “berbasis kepentingan masyarakat lokal/desa/adat”.

Pada intinya, community logging merupakan pengelolaan kawasan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, non-kayu, dan jasa ekologi hutan yang dilakukan secara lestari dan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui kelembagaan lokal berbentuk koperasi.  Pemilihan kosa kata community logging didasari oleh adanya kebutuhan untuk menghilangkan stigma yang selama ini menganggap masyarakat tidak mampu mengelola sumber daya hutan dan memanfaatkan hasilnya berupa kayu. Di sisi lain pemilihan ini menjadi sebuah bahasa kampanye untuk melawan praktik-praktik illegal logging dan mendorong agar pemanfaatan kayu dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Secara garis besar pembangunan community logging akan menjawab: (a) upaya pemberdayaan dan menciptakan sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan menuju kemandirian ekonomi lokal; (b) mengarusutamakan masyakarakat  agar tercapainya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dari aspek ekologi serta kepastian hak atas sumberdaya hutan, dan (c) membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari melalui kelembagaan lokal yang berbentuk koperasi.

Potret Pengakuan dalam Pengelolaan Hutan

Lebih dari satu dasawarsa Telapak terlibat aktif dengan pengembangan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan untuk menciptakan kelestarian sumberdaya alam dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Pengalaman tersebut untuk membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara adil dan lestari melalui koperasi, karena itu community logging (comlog) identik dengan koperasi.

Inisiatif comlog sudah dilakukan di wilayah di Indonesia, beberapa diantaranya sudah berjalan dengan baik bahkan mendapatkan pengakuan atas kinerja yang sudah dilakukan. Adalah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Lampung Tengah, ketiga wilayah tersebut sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional dalam pengelolaan kawasan hutan secara adil dan lestari dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama.

Bentuk pengakuan yang sudah diberikan melalui pemberian sertifikasi Standard dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak (SVLK) dan Forest Stewardship Council (FSC) melalui lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi. Berikut ketiga profile koperasi dampingan Telapak yang sudah mendapatkan sertifikasi SVLK dan FSC:

1.      Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL)
Koperasi Jaya Hutan Lestari (KHJL) dibentuk pada tahun 2004 di Kabupaten Konawe Selatan. Koperasi ini didirikan atas dasar keperihatinan masyarakat terhadap laju kerusakan hutan akibat tingginya pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan produksi Konawe Selatan. Tujuan dibentuknya KHJL untuk membantu melestarikan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Visi dan Misi KHJL untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sejauh ini unit usaha yang sudah dijalankan, diantaranya: 1) pengelolaan dan penjualan hasil hutan, 2) usaha pengelolaan peternakan dan 3) usaha simpan pinjam.

 
Gambar 1. Peta Sebaran Anggota KHJL

Saat ini Jumlah unit kerja KHJL di hutan rakyat terus berkembang dari 12 unit pada tahun 2004 telah berkembang menjadi 31 unit. Unit-unit tersebut tersebar di tujuh kecamatan, yaitu 1) Laeya, 2) Lainea, 3) Kolongo, 4) Palangga, 5) Baito, 6) Buke, dan 7) Andoolo. Jumlah anggota koperasi saat ini sebanyak 1.106 dengan jumlah 31 unit. Angka ini diperkirakan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan, target dan capaian koperasi.


Gambar 2. Hutan Jati KHJL

Produk utama yang menjadi komoditi KHJL yaitu jati. Hingga tahun 2008 sudah ditanam lebih dari 60 ribu bibit jati, dengan luas lahan mencapai 1.600 hektar. Jatah Tebang Tahunan (JTT) KHJL pada tahun 2009 – 2013 mencapai 300 – 350 M3 square pertahun. Potensi ini mengalami peningkatan yang siginifikan karena adanya jaminan kualitas dan pengakuan dari lingkup nasional dan internasional melalui sertifikasi FSC dan SVLK. Hal ini sekaligus bukti nyata bahwa masyarakat lokal dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dengan baik sesuai aturan main yang berlaku.



Gambar 3. KHJL mendapatkan Sertifikasi FSC dan SVLK

Sejak dibentuk tahun 2004, KHJL memiliki prestasi yang luar biasa, diantaranya:
-       Mendapatkan sertifikasi FSC pada tahun 2005 hingga tahun 2011.
-       Menjadi juara 2 Koperasi Teladan tingkat Kabupaten Konawe Selatan
-       Mendapatkan sertifikasi SVLK pada tahun 2011
Banyaknya prestasi yang dimiliki KHJL, berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggota serta kelestarian sumberdaya hutan. Selain itu, lokasi ini sering dijadikan sebagai tempat penelitian berbagai lembaga maupun personal dalam pelaksanaan skema hutan kemasyarakatan.


1.      Koperasi Wana Lestari Menoreh
Sejarah pembentukan Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) dilakukan pada tahun 2008 di Kabupaten Kulon Progo. Pembentukan koperasi ini merupakan bagian dari program gerakan masyarakat sebagai lanjutan program GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Tujuan dari KWLM yaitu pengelolaan hutan dan konservasi yang lestari melalui revitalisasi pengetahuan adat dan kearifan lokal. Dimana kearifan lokal dan pengetahuan adat sejak masa lalu menjadi aturan untuk melestarikan lingkungan.

Semenjak dibentuk hingga saat ini sudah terdapaftar lebih dari 750 anggota dengan luas lahan lebih dari 500 hektar. Mereka tersebar di 18 desa/unit dalam empat kecamatan, yiatu Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, dan Nanggulan. Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan capaian dan target koperasi di masa mendatang.

 
Gambar 4. Peta Sebaran Anggota dan Kondis Tutupan Hutan KWLM

Dalam perkembangannya KWLM sudah melakukan banyak kegiatan, seperti:
-   Membuat data base potensi kayu tegakan milik anggota koperasi.
-   Membuat kebun bibit induk seluas 3000 M di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh.
-  Bekerjsama dengan Credit Union Kharisma Taliasih  (CUKATA) untuk program simpan pinjam.
-  Mendirikan PT. Poros Nusantara Utama cabang Jogja untuk membangun industry pengolahan kayu.
-   Memproduksi empon-empon organic (jahe, kunyit, dll). 
-   Memproduksi beras organic.
Gambar 5. Potensi dan Progam KWLM

Kinerja yang selama ini dilakukan oleh KWLM akhirnya membuah hasil yang luar biasa dengan diberikannya sertifikasi hutan lestari FSC dari SmartWood/The Rainforest Alliance pada bulan Maret tahun 2011. Pemberian sertifikat ini merupakan pengakuan yang nyata dalam pengelolaan hutan lestari dan pelaksanaan lacak balak (chain of custody) oleh masyarakat lokal. Dengan diberikannya sertifikasi FSC menjadi tantangan tersendiri bagi KWLM untuk terus menjaga dan membuktikan bahwa masyarakat mampu mengelola dan menjaga kelestarian hutan.

Saat ini KWLM memiliki 4 jenis kayu bersertifikasi FSC yaitu, jati, sengon, sonokeling dan mahoni. Jatah Tebang Tahunan (JTT) KWLM mencapai 505 M3, dengan komposisi jati 147 M3, sengon 211 M3, sonokelong 10 M3, dan mahoni 137 M3. Target yang sudah didapatkan tentunya masih sedikit, karena itu KWLM mentargetkan JTT 2000 M3 di masa mendatang. Pemberian sertifikasi ini secara tidak langsung berdampak positif terhadap nilai kayu yang akan dijual, sehingga meningkatkan nilah tambah bagi petani. Peningkatan harga jual merupakan konsekuensi logis karena adanya jaminan kualitas dan legalitas dari asal kayu tersebut.
Gambar 6. Sertifikasi Hutan Lestari FSC untuk KWLM


1.      Koperasi Giri Mukti Wana Tirta
Community Logging Giri Mukti Wana Tirta (Comlog GMWT) merupakan sebuah organisasi yang anggotanya merupakan pemilik hutan rakyat di Kabupaten Lampung Tengah. Lembaga ini didirikan pada Bulan Maret 2011 di Desa Pekandangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Sejarah terbentuknya koperas ini karena maraknya pembalakan liar dan pembukaan pada kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung Utara Wilayah Kecamatan Pubian, Lampung Tengah.

Tujuan dari koperasi ini untuk 1) meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat umum, 2) menjadi gerakan ekonomi rakyat dalam membangun tatanan perekonomian. Lokasi kerja koperasi GMWT mencakup 5 desa, yaitu Pekandangan, Tawang Negeri, Kantor Baru, Payung Dadi, dan Payung Makmur. Setiap desa diwakili oleh 1 koordinator untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan memberi informasi kepada anggota. Berikut informasi mengenai 5 lokasi comlog di Pubian:
1.      Hutan Rakyat Kampung  Pekandangan Kec. Pubian, Luas 75 hektar.
2.      Hutan Rakyat Kampung Tawang Negeri Kec. Pubian, Luas 25 ha hektar.
3.      Hutan Rakyat Kampung Kota Batu Kec. Pubian, 100 hektar.
4.      Hutan Rakyat Kampung Payung Dadi Kec. Pubian, luas 25 hektar.
            5.   Hutan Rakyat kampung Payung Makmur Kec. Pubian, luas 50 hektar.


Gambar 7. Peta Sebaran Comlog di Kecamatan Pubian



Produk usaha koperasi comlog GMWT terdiri dari: a) produk kayu: sengon, jati, akasia, mahoni, dan cempaka. b) produk bukan kayu: lada, kopi, coklat, rempah-rempah, dll. Sedangkan untuk potensi tegakan yang dimiliki, terdiri dari:

-       Potensi tegakan Kampung Pekandangan 2.255 Batang

-       Potensi tegakan Kampung Tawang Negri 2.893 Batang

-       Kampung tegakan Kota Batu 2.397 batang

-       Kampung tegakan Payung  Dadi 241 batang

-       Kampung Tegakan Payung Makmur 1.182 batang 
Saat ini luas areal yang digarap sekitar 275 hektar, dengan jumlah anggota 365 orang.


Gambar 8. Potensi kayu



Jaminan ketersedian bahan baku kayu di tingkat lokal harus didukung dengan suatu instrument yang jelas sehingga tidak menyebabkan degradasi hutan dan illegal logging di wilayah tersebut. Saat ini Pemerintah sudah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu. Momentum ini tentunya dimanfaatkan oleh Koperasi Comlog GMWT untuk mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kehutanan.


Tepatnya pada Bulan November 2011 merupakan momentum yang pas sekaligus membahagiakan bagi Koperasi Comlog GMWT karena mendapatkan sertifikasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Produksi (Ditjen BUK) Kementerian Kehutanan. Instrument ini untuk merespon permintaan pasar bahan baku kayu dengan memastikan bahwa unit manajemen atau industry sudah menggunakan bahan baku legal yang dibuktikan dan dilindungi dengan dokumen legalitas. Hal ini penting untuk menjamin ketersedian bahan baku di tingkat lokal.


Tentunya manfaat dari sertifikasi ini dapat berdampak positif serta ikut meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, selain itu manfaat lain yang diperoleh yaitu:

  1. Memperluas pangsa pasar ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan legalitas kayu yang diimpor. 
  2. Dapat melakukan “self-endorsement” untuk Unit Manajemen yang memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dengan warna hijau, kuning dan biru (menggunakan bahan baku dari sumber yang telah bersertifikat PHPL, VLK, dan pencampuran antara PHPL dan VLK). 
  3. Membangun image positive masyarakat internasional.


Gambar 9. Sertifikat SVLK Koperasi Comlog GMWT





(sandika ariansyah)




[1]               Intruksi presiden No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
[2]               Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menyepakati perjanjian Forest Law Enforcement Goverment and Trade-Voluntary Parnership Agrement (FLEGT-VPA), Mei 2011
[3]               Berdasarkar studi CIFOR pada Governance Brief: “Mengapa Kawasan Hutan Penting bagi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2004”,  mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sekitar 49 juta dan  10 juta diantaranya dikategorikan miskin.

Kegiatan Kader Kehutanan Papua, 5 – 10 Oktober 2011


Kepulauan Yapen, Oktober 2011. Apa yang dibayangkan jika masyarakat adat di Kepulauan Yapen,  mau belajar berhitung menggunakan rumus analisis vegetasi? Belajar penjumlah, pembagian dan perkalian layaknya seorang anak sekolah? Apapula reaksi mereka ketika mengetahui ada kesalahan kubikasi (1 M3) dalam penjualan kayu merbau? Belajar apa itu koperasi? Bagaimana cara membuat peta partisipatif? Dan apa rahasia dibalik suksesnya penyelenggaraan Kegiatan Kader Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen?
 Yups, itulah fenomen yang terjadi di Kampung Asai, salah satu wilayah di Distrik Windesi, Kabupaten Yapen - Papua. Selama beberapa hari Kampung Asai banyak dikunjungi oleh masyarakat dari beberapa wilayah, diantaranya Kampung Papuma, Kampung Windesi, dan Kampung Aisau. Sebanyak 33 orang berkumpul untuk belajar menjadi kader kehutanan. Belajar bersama bagaimana mengelola kawasan hutan sesuai dengan konsep pengeloaan hutan lestari berdasarkan kearifan lokal.
 Bertempat di sekolah dasar, para peserta yang hadir mengikuti proses belajar layaknya anak sekolah pada umumnya. Pelajaran dimulai jam 9 pagi dan berakhir jam 4 sore, kemudian dilanjutkan jam 7 – 9 malam (tentative). Padatnya jadwal belajar dikarenakan banyaknya materi yang disampaikan, meskipun begitu tidak nampak keluh kesah dari seluruh peserta yang hadir.
 Sebelum acara dimulai, kegiatan dimulai dengan pengenalan Telapak dan Samdhana sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan sekaligus ramah tamah untuk saling mengenai diantara peserta dan fasilitator. Secara keseluruhan kegiatan berlangsung selama 5 hari, dimulai pada hari rabu dan berakhir pada hari minggu sore.
 Selama proses belajar, peserta diajarkan mengenai konsep koperasi sebagai unit bisnis dalam menjalankan tata kelola hutan. Pada materi ini masyarakat diajarkan apa itu koperasi dan bagaimana menjalankan roda organisasi tersebut, sekaligus membahas mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur kelembagaan dan pembahasan mengenai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Hal ini penting karena koperasi merupakan suatu wadah dalam menjalankan bisnis organisasi untuk mendorong peningkatkan ekonomi di tingkat lokal sehingga tercapai kemandirian ekonomi.
Materi lain yang diajarkan bagaimana menghitung kubikasi menggunakan rumus analisis vegetasi, layaknya mahasiswa di fakultas kehutanan. Seperti mengitung rumus volume,  V : ¼ x π x d2 x T x f (angka bentuk : 0,7) dan menghitung diameter pohon dengan rumus d : K / π (nilai π = 3,14). Rumus-rumus yang dipakai tak lazim mereka digunakan sebelumnya, bahkan mereka baru mengenal rumus tersebut. Alhasil, dalam proses penjualan kayu merbau mereka banyak dirugikan oleh para pembeli. Sebagai contoh, biasanya masyarakat di Kampung Asai menjual satu kubik kayu merbau sebanyak 50 batang untuk ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m. Setelah dihitung menggunakan rumus ternyata hasilnya hanya 33 batang, sisa 15 batang tidak dihitung alias bonus. Banyangkan berapa besar kerugian yang mereka harus tanggung jika kuota dalam 1 bulan mencapai lebih dari 10 meter kubik? Dengan dasar inilah mereka akhirnya mau belajar dengan serius dan mengganti kebiasaan lama karena dianggap merugikan dan mengakhiri  “tipu-tipu” oleh calon pembeli.
Selain itu mereka diperkenalkan bagaimana membuat peta partisipatif dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk memastikan wilayah kelola. Karena terbatasnya alat yang dibawa, serta mepetnya waktu belajar, praktek dalam pembuatan peta ini belum dilakukan. Hal terpenting yiatu mereka memahami apa itu pemetaan partisipatif, bagaimana tahapannya dan bagaimana membuatnya. Mengenai prakteknya mungkin akan dilakukan dilain waktu dan kesempatan.
Semua materi yang diajarkan dikemas secara sederhana dan praktis, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan serta menambah pengalaman peserta dalam implementasi kegiatan. Selain konsep belajar yang sederhana, proses belajar banyak diselingi oleh permainan yang mereka biasa sebut “MOP”. Kegiatan inilah yang membuat suasana menjadi akrab dan cair serta menimbulkan semangat baru bagi para peserta yang sudah mulai pusing karena harus membaca, menghitung dan lain sebagainya. Selain MOP, kegiatan diselingi juga dengan pemutaran film sebagai hiburan sekaligus inpirasi bagi mereka. Tingginya minat belajar membawa dampak positif bagi peserta sebagai bekal awal dalam proses pelaksanaan pemberdayaan hutan bersama masyarakat atau Community Logging (Comlog) di wilayahnya masing-masing.
Dari hasil penilaian cepat (rapid assessment) disesi terakhir, menunjukan hasil yang luar biasa! Lebih dari 60% peserta menjawab mengerti dan cukup memahami semua materi yang sudah disampaikan oleh tim fasilitator. Dan hampir seluruh peserta merasa senang dan bahagia karena metode pembelajaran membuat mereka termotivasi untuk mau belajar. Mereka pun memiliki komitmen yang tinggi, karena dari awal sampai akhir kegiatan jumlah peserta tidak berkurang 1 orang pun.
Ternyata hasil yang luar biasa tersebut, tidak hanya dihasilkan dari metode belajar yang efektif dan efisien melainkan ada rahasia sukses dibalik itu semua. Rahasia itu bernama “papeda”, makanan khas masyarakat papua yang terbuat dari sagu. Hampir setiap hari papeda disajikan pada siang hari untuk menambah supply energy dan semangat dalam belajar. Hal ini bukan gossip maupun isapan jempol semata, melainkan sebuah kenyataan yang berdampak positif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain papeda, ibu-ibu di dapur dengan sigap menyajikan aneka masakan yang sehat dan bergizi serta pas di lidah semua orang untuk disantap secara bersama. Semua bahan baku makanan berasal dari potensi sumberdaya alam di sekitar Kampung Asai.
Selain materi yang disampaikan, peserta juga diberikan beberapa PR (tugas) diantaranya, 1) mengindetifikasi potensi dari masing-masing wilayah, kemudian mempresentasikannya kepada peserta yang lain. 2) membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL). Penugasan yang diberikan merupakan tindak lanjut dari proses yang sudah diajarkan selama beberapa hari. Bentuk dari penugasan harus berhubungan dengan proses pembelajaran dan materi yang sudah diajarkan, dibuat berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama di masing-masing wilayah. Lamanya proses penugasan sekitar 3-4 bulan, dilaksanakan berdasarkan inisiatif, komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu keadilan ekologi dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Pada fase penugasan, proses monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara bertahap dengan melibatkan peran para pihak seperti Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi sebagai “management authority” kawasan serta para pihak lainnya. Kegiatan berikutnya akan dilanjutkan setelah melihat hasil dari monev tersebut (SA).    

Selasa, 06 September 2011

Deforestasi Banyak Terjadi di Hutan Lindung

Hutan tropis yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, memiliki tingkat deforestasi tahunan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah hutan yang dikelola masyarakat lokal. Hal ini memperkuat bantahan terhadap anggapan yang selama ini diyakini bahwa cara terbaik melestarikan hutan adalah dengan menjadikannya hutan lindung.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa memagari hutan dan menetapkannya sebagai hutan lindung, tidak selalu menjamin terpeliharanya tutupan hutan dalam jangka waktu lama, jika dibandingkan dengan wilayah hutan yang dikelola masyarakat lokal. Bahkan pada kenyataannya, hutan lindung lebih banyak kehilangan pohon,” kata Manuel Guariguata, Peneliti Senior di Center for International Forestry Research (CIFOR), sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang dikeluarkan CIFOR, Bogor, Kamis (25/8/2011).

Dia memaparkan, beberapa studi terpisah dari berbagai wilayah hutan tropis menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dapat lebih efektif daripada hutan lindung, dalam memperlambat laju deforestasi. Hasil studi masalah itu, yang dipublikasikan dalam Jurnal Forest Ecology & Management, menunjukkan bahwa temuan-temuan terdahulu tersebut dapat membentuk tren yang lebih luas.

Laporan ini juga menggarisbawahi temuan-temuan para peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa otonomi yang lebih besar di tingkat lokal untuk membuat aturan, memiliki kaitan dengan pengelolaan hutan dan manfaat penghidupan yang lebih baik.

Oleh Ratih P Sudarsono

Link : http://nasional.kompas.com/read/2011/08/25/20094982/Deforestasi.Banyak.Terjadi.di.Hutan.Lindung

Senin, 08 Agustus 2011

Paradigma Baru Pengelolaan Hutan

Paradigma Baru Pengelolaan Hutan
Jurnal Nasional | Sabtu, 6 Aug 2011
Idham Arsyad

TAHUN 2011 ditetapkan sebagai Tahun Kehutanan Internasional. Berdasarkan resolusi PBB 63/193, penetapan Tahun Kehutanan Internasional dengan tema Forest for People dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan memperkuat pembangunan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di seluruh dunia untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Sebagai rangkaian dari peringatan Tahun kehutanan Internasional, 11-15 Juli 2011 di Lombok, diselenggarakan Konferensi Internasional tentang Tenurial, Tata Pemerintahan dan Usaha Kehutanan oleh Kementerian kehutanan bekerja sama dengan NGO internasional dan nasional pemerhati masalah kehutanan.Salah satu tuntutan konferensi ini adalah untuk melihat transisi penguasaan hutan di dunia, dari penguasaan oleh pemerintah ke arah terbukanya akses dan kepemilikan bagi penduduk asli, masyarakat, individu, dan perusahaan. Lambatnya transisi penguasaan hutan di berbagai negara menjadi penyebab lahirnya berbagai persoalan kehutanan, seperti: deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, konflik tenurial dan kemiskinan masyarakat.

Problem Kehutanan di Indonesia
Laju deforestasi yang tak terkontrol serta kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah wajah buruk kehutanan kita. Fakta, deforestasi justru makin masif setelah reformasi. Di era Soeharto kerusakan hutan mencapai 1,7 juta per tahun. Namun pascareformasi melaju sampai 2,8 juta lebih per tahun. Ironisnya, justru kerusakan terparah di areal hutan lindung. Misalnya, yang terjadi di Sumsel: dari 569.310 hektare hutan lindung sebanyak 300 ribu hektare rusak atau mencapai 60 persen.

Demikian pula halnya dengan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Data CIFOR (2000) menyebutkan, sekitar 48,8 juta orang tinggal di hutan negara dan sebanyak 10,2 juta dianggap miskin. Sebanyak 20 juta orang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta di antaranya kehidupan mereka bergantung pada hutan.

Akibat lanjutan dari persoalan di atas adalah statistik konflik tenurial di wilayah hutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Data KPA menyebutkan, sejak Orde Baru sampai tahun 2010, terdapat 202 konflik di areal hutan. Di antara konflik tersebut bahkan disertai tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti: penembakan, penangkapan, dan pembunuhan warga masyarakat. Data LBH Semarang menyebutkan, sepanjang tahun 1998-2008 telah terjadi penembakan dan penganiayaan terhadap 69 petani karena berkonflik dengan Perhutani.

Kejadian paling mutakhir adalah tewasnya Ahmad Adam (50), petani warga Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi, setelah peluru laras panjang milik Brimob menembus kepalanya (8/11). Tragedi ini dipicu oleh sengketa lahan di kawasan hutan antara masyarakat Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti seluas 7.224 hektare yang tidak kunjung selesai.

Selain itu, degradasi sumber daya hutan terus terjadi. Akibatnya, bencana ekologis terus berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, dalam lima tahun terakhir telah terjadi 4.408 bencana alam. Antara lain, tanah longsor sebanyak 469 peristiwa, banjir: 1.916 peristiwa, banjir disertai longsor 158 peristiwa, dan kekeringan: 1.083 peristiwa.

Paradigma Baru
Untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan. Selama ini, pengelolaan hutan terlalu bertumpu pada negara (state based forest management). Pemerintah menjadi aktor paling dominan dalam mengurus hutan, sehingga akses stakeholder dan pemangku kehutanan lainnya sangat terbatas.

Pendekatan state based ini dianggap penyebab terjadinya deforestasi, degradasi hutan, konflik tenurial, dan kemiskinan masyarakat. Karena, dalam praktiknya, kuasa pemerintah atas hutan dengan cepat beralih ke pengusaha kehutanan dengan memudahkan pemberian izin.

Sampai 1991, pemerintah telah mengeluarkan izin 576 unit dengan total penguasaan tanah mencapai 60,2 juta hektare (APHI, 1991). Pascareformasi, meski konsesi berkurang tetapi jumlahnya masih signifikan. Sampai saat ini masih terdapat 299 unit HPH dengan total penguasaan tanah mencapai 25.384.650 hektare (Kemenhut, 2009).
Kecenderungan perubahan eksploitasi dari ekstraksi kayu dan hutan alami menjadi kehutanan perkebunan (HTI) terjadi pascareformasi. Tahun 2001, total luas areal perkebunan kehutanan mencapai 67 ribu hektare. Saat ini luas Hutan Tanaman Industri mencapai 8.441.976 hektare (Kemenhut, 2009).

Data di atas menggambarkan ketimpangan yang ekstrem antara penguasaan hutan oleh pengusaha dengan penguasaan tanah oleh petani. Bayangkan, saat ini kurang lebih 19 ribu desa masuk dalam kawasan hutan yang nasibnya tidak jelas. Karena, bila berdasar UU No 41/1999 tentang Kehutanan, maka semua penduduk di desa-desa tersebut adalah penghuni ilegal karena tinggal di kawasan hutan negara.

Luasnya daratan Indonesia yang masuk dalam kategori kawasan hutan (mencapai 70 persen) telah mengakibatkan ketimpangan antarsektor, khususnya karena wilayah pertanian semakin sempit. Padahal, setiap tahun jumlah rumah tangga petani terus meningkat dari 30,2 juta tahun 1993 menjadi 37,7 juta tahun 2003, sementara luas tanah yang dikuasai terus berkurang dari 70,0 persen tahun 1993 menjadi 64,5 persen tahun 2003 (BPS, 2003).

Karena itu, diperlukan paradigma baru dalam pengelolaan hutan, yakni membuka akses kepemilikan masyarakat atas wilayah hutan. Bukan sebatas akses pengelolaan hutan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Kemitraan. Upaya lain, mempercepat penetapan kawasan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas serta menyepakati satu peta penggunaan tanah dan sumber daya alam.

Kamis, 04 Agustus 2011

Governansi Hutan dan Hak-hak Masyarakat

Sejak penandatangan LoI Pemerintah RI dengan Norwegia pada Mei 2010 dan terbitnya Inpres 10/2011, perdebatan isu pengelolaan hutan lebih didominasi oleh kebijakan moratorium.
Governansi yang menjadi substansi kebijakan justru luput dari perbincangan, juga pengabaian atas hak-hak masyarakat lokal yang sering mewarnai konflik. Seperti kasus yang mencuat pada konsesi HTI di Kepulauan Meranti akhir-akhir ini. Indonesia bisa gagal meraih dana hibah 1 miliar dolar AS dari Norwegia, jika tidak melakukan upaya serius dalam perbaikan governansi hutan.

Penggunaan istilah governansi adalah usulan terjemahan kata governance yang hingga saat ini belum ada yang tepat. Governansi merupakan tata cara penggunaan wewenang untuk mengatur kehidupan publik. Istilah governance populer sejalan dengan gerakan global demokratisasi dan kritik terhadap institusi negara. Governance mengambil-alih peran government sebagai fokus dalam kehidupan politik. Governansi ini kemudian diartikan sebagai penggunaan wewenang yang terbuka memperhitungkan berbagai aktor dalam masyarakat. Governansi adalah masalah pengelolaan kehidupan untuk semakin baik (Meuthia Ghani-Rochman, 2010).

Tenurial Hutan
Luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan SK Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan adalah 133.300.543,98 hektare (Kemenhut, 2010). Kita bisa terkecoh dalam menafsirkan luas kawasan hutan itu seolah sama dengan luas hutan. Tulisan ini menegaskan bahwa luas kawasan hutan dalam SK tersebut berbeda dengan fakta luas hutan di lapangan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan merupakan manifestasi dari sistem penguasaan hutan oleh negara. Sistem penguasaan hutan oleh negara ini juga dikenal dengan sebutan tenurial hutan negara. Tenure berasal dari kata tenere dalam bahasa Latin yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki.

Kawasan hutan pertama kali diciptakan pada masa kolonial Belanda, ketika sejumlah besar wilayah Jawa dan Sumatera bagian Selatan ditetapkan sebagai hutan negara. Pemerintah kolonial membuat Dinas Kehutanan Dienst van het Boshwezen pada awal abat ke-19 dengan maksud penguasaan atas tanah, pohon, dan tenaga kerja hutan (Soepardi, 1974; dalam Peluso, 2006).

Realitas kehidupan bangsa kita dihadapkan pada kemajemukan suku-suku yang bertebaran di seantero nusantara. Setiap suku memiliki sistem aturan adat yang meliputi kepercayaan, budaya, hak-hak dan tangung jawab, hukum adat dan kebiasaan sehari-hari. Setiap komunitas memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dengan ciri lokal spesifik yang dikenal sebagai kearifan lokal (local wisdom), dan itulah wujud sistem tenurial masyarakat.

Sistem tenurial yang berkembang di masyarakat sering berbenturan dengan sistem penguasaan negara atas hutan dan sumber daya alam lainnya. Beberapa waktu lalu masyarakat Pulau Padang melakukan aksi-aksi protes terhadap operasional SK Menhut No 327/2009 tentang Izin Usaha HTI di Kepulauan Meranti. DPRD Kepulauan Meranti telah menyesalkan sikap Menhut yang menegasikan ribuan penduduk yang secara turun-temurun tinggal di pulau tersebut.

Ketidakpastian kawasan hutan
Konflik antara masyarakat setempat dengan pemerintah telah mencuat sejak Orde Baru. Akar masalahnya adalah ketidakpastian kawasan hutan. Proses penataan batas untuk kepastian hukum kawasan hutan masih jauh dari kenyataan, sampai awal tahun 2005 baru mencapai sekitar 12 juta hektare atau sekitar 10 persen dari luas kawasan hutan saat itu (Hermosila dan Fay, 2006). Proses penataan batas ini memegang peranan penting, karena pada tahap ini harus melakukan identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga di sepanjang batas dan dalam kawasan hutan (PP No 44/2004).

Minimnya capaian penaatan batas dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan mengakibatkan tumpang tindih hak dan sering menjadi pemicu konflik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, usaha kehutanan dan masyarakat lolal. Data mutakhir hasil kegiatan identifikasi desa-desa oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (2007; 2009) ada 19.410 desa di dalam dan tepi kawasan hutan. Lembaga Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) juga pernah mengangkat laporan penelitian yang menunjukkan ada sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara (Wollenberg, 2004). Ini berarti ada jutaan orang yang terancam hak-haknya, jika governansi hutan tidak dibangun secara transparan dan dengan partisipasi masyarakat.

Pendekatan Afirmatif
Penyelesaian hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan adalah PR pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara. Rakyat tidak boleh lagi menjadi korban ketidak-adilan penyelenggara negara. Konstitusi menegaskan bahwa penguasan negara atas bumi, air dan yang ada di atasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah harus melakukan pendekatan afirmatif (berpihak) bagi masyarakat. Jangan usir lagi rakyat yang mempertahankan hak-haknya pada lahan konsesi usaha para pemodal.

PP No 6/2007 telah membuka peluang akses masyarakat dalam kawasan hutan. Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Kemitraan dalam pengelolaan hutan harus menjadi prioritas pengelolaan hutan yang adil bagi rakyat. Demikian juga untuk masyarakat adat, harus ada terobosan politik keberpihakan. Pemerintahan Gus Dur telah memberikan tauladan kebijakan berpihak untuk perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy (Perda Lebak No 32/2001). Mampukah pemerintah bertindak adil kepada rakyat dan melindungi hak-haknya dengan paradigma penguasaan hutan oleh Negara?***

Suwito, Kemitraan/Partnership for Governance Reform

Kamis, 16 Juni 2011